Otonomi Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah yang berkembang sekarang sangat berbeda dengan saat dulu, memang sekarang masing-masing daerah ingin memberikan andil dalam pemerintahan disebabkan daerah-daerah yang tertinggal melihat daerah yang maju dengan pembangunannya.

Dalam perkembangannya daerah yang tertinggal meminta kepada pemerintah pusat agar daerah yang mereka diami diberikan bantuan untuk pembangunan, dan juga mereka ingin diberikan hak untuk mengatur daerahnya tersebut.

1.2. Masalah

Dalam masalah bab otonomi daerah ini, kami selaku penulis makalah ini akan membatasi permasalahan pada hal berikut:

1. Bagaimana cara membuat pembaca tertarik untuk membaca makalah ini?

2. Apakah kendala-kendala yang akan dihadapi oleh penulis?

3. Bagaimana cara-cara mengatasi kendala tersebut?

1.3. Tujuan

Sesuai dengan uraian singkat di atas, karya tulis ini atau makalah ini dibuat dengan tujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan kepada pembaca maupun penulis, sekaligusuntuk memenuhi permintaan dosen kami Bapak Drs. H. A. Nawawi M. Si sebagai tugas pada semester pertama ini semoga sesuai dengan harapan beliau. Amin yaa Rabbal ‘Alamin.

BAB II

PEMBAHASAN

OTONOMI DAERAH

A. ARTI OTONOMI DAERAH

Istilah otonomi daerah dan desentralisasi dalam konteks bahasan sistem penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan secara campur aduk. Kedua istilah tersebut secra akademik bias dibedakan, namun secara praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan. Karena itu tidak mungkin masalah otonomi daerah dibahas tanpa mempersandingkan dengan konsep desentralisasi.

Berbagai definisi tentang desentralisasi dan otonomi adaerah telah banyak dikemukakan oleh para pakar sebagai bahan perbandingan dan bahasan dalam upaya menemukan pengertian yang mendasar tentang pelaksanaan otonomi daerah sebagai manifestasi desentralisasi. Otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai ‘mandiri’. Sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai ‘berdaya’. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

Desentralisasi sebgaimana didefinisikan United Nations (PBB) adalah sebagai berikut:

“Desentralization refers to the transfer of authority away from the national capital whether by deconcentration (i.e delegation) to field offices or by devolution to local authorities or local bodies”

Batasan ini hanya menjelaskan proses kewenangan yang diserahkan pusat kepada daerah. Proses itu melalui dua cara yaitu dengan delegasi kepada pejabat-pejabat di daerah atau dengan devolation kepada badan-badan otonom daerah. Akan tetapi, tidak dojelaskan isi dan keluasan kewenangan serta konsekuensi penyerahan kewenangan itu bagi badan-badan otonom daerah.

M. Turner dan D. Hulme berpandangan bahwa yang dimaksud dengan desentralisasi adalah transfer kewenangan untuk meyelenggarakan beberapa pelayanan kepada publik dari seseorang atau agen pemerintah pusat kepada beberapa individu atau agen lain yang lebih dekat kepada publik yang dilayani.

Rondinelli mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer tanggung jawab dalam perencanaan, manajemen dan alokasi sumber-sumber dari pemerintah pusat dan agen-agennya kepada unit kementerian pemerintah pusat, unit yang ada di bawah level pemerintah, otoritas atau korporasi publik seni otonomi, otoritas regional atau fungsional dalam wilayah yang luas, atau lembaga privat non pemerintah dan organisasi nirlaba,.

Sementara itu Shahid Javid Burki dkk. Menggunakan istilah desentralisasi untuk menunjukkan adanya proses perpindahan kekuasaan politik, fiscal dan administratif kepada unit pemerintah sub nasional. Desentralisasi merubah struktur akuntabilitas lokal dari pemerintah pusat kepada penduduk lokal.

B. ARTI PENTING OTONOMI DAERAH-DESENTRALISASI

Memasuki abad ke-21, Indonesia tampakya harus berangkat dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah memporak-porandakan hamper seluruh sendi-sendi ekonomi dan politik negeri ini yang telah dibangun cukup lama. Lebih jauh lagi, krisis ekonomi dan politik yang berlanjut menjai multikrisis telah mengakibatkan semakin rendahnya tingkat kemampuan dan kapasitas Negara dalam menjamin kesinambungan pembangunan. Krisis tersebut salah satunya diakibatkan oleh sistem manajemen Negara dan pemerintahan yang sentralistik, di maa kewenangan dan pengelolaan segala sektor pembangunan berada dalam kewenangan pemerintah pusat, sementara daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur daerahnya.

Sebagai respon dari krisis tersebut, pada masa reformasi dicanangkan suatu kebijakan restrukturisasi sistem pemerintahan yang cukup penting yaitu melaksanakan otonomi daerah dan pengaturan pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Desentralisasi dianggap dapat menjawab tuntutan pemerataan pembangunan sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kehidupan berpolitik yang efektif. Sebab desentralisasi menjamin penanganan tuntutan masyarakat secara variatif dan cepat. Ada beberapa alas an mengapa kebutuhan terhadap desentralisasi di Indonesia saat ini dirasakan sangat mendesak. Pertama, kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta (Jakarta centris). Sementara itu, pembangunan di beberapa wilayah lain dilalaikan. Kedua, pembagian kekayaan secara tidak adil dan merata. Ketiga, kesenjangan sosial antra satu daerah dengan daerah lain sangat terasa.

Sementra itu ada alasan lain yang didasarkan pada kondisi ideal, sekaligus memberikaan landasan filosofiss bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah (desentralisasi) sebagaimana dinyatakan oleh The Liang Gie sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan,

2. dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi diangggap sebagai tindakan pendemokrasian,

3. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahaan yang efisien.

4. Dari sudut kultur, desentralisasi perlu diadakan supaya adanya perhatian sepenuhnya ditumpukkan kepada kekhususan sesuatu daerah.

5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Pilihan terhadap deentralisasi haruslah dilandasi argumentasi yang kuat baik secara teroritik ataupun empirik. Diantara berbagai argumentasi dalam memilih desentralisasi-otonomi yaitu:

1. untuk terciptanya efesiensi-efektivitas penyelenggaraan pemerintah,

2. sebagai sarana pendidikan politik,

3. pemerintah daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan,

4. stabilitas politik,

5. kesetaraan politik (politic equality),

6. akuntabilitas publik.

C. VISI OTONOMI DAERAH

Visi desentralisasi merupakan simbol adanya trust (kepercayaan) dari pemerintah pusat kepada daerah. Ini dengan sendirinya mengembalikan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah. Kalau dalam sistem sentralistik mereka tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi berbagai masalah, dalam sistem ini mereka ditantang untuk secara kreatif menemukan solusi-solusi dari berbagai masalah yang dihadapi. Sekarang, dengan berlakunya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999, kewenangan itu didesentralisasikan ke daerah. Artinya pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi mendominasi.

Visi otonomi daerah itu dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama: politik, ekonomi, serta sosial dan budaya.

1. politik

Harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secra demokratis, memungkinkan berlangsungya penyelenggaraan pemerintah yang responsive.

2. ekonomi

Terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan local untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.

3. sosial budaya

Menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan sekitarnya.

Berdaasarkan visi ini, maka konsep dasar ekonomi daerah yang kemudian melandasi lahirnya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999, merangkum hal-hal berikut ini:

1. penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah. Kecuali untuk bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan, serta beberapa bidang kebijakan pemerintahan yang bersifat strategis nasional. Maka pada dasarnya semua bidang pemerintahan yang lain dapat didesentralisasikan. Pemerintahan daerah terbagi atas dua ruang lingkup, bukan tingkatan, yaitu daerah kabupaten dan kota yang diberi status otonomi penuh dan provinsi yang diberi status otonomi terbatas. Otonomi penuh berarti tidak adanya operasi pemerintah pusat di pemerintahan daerah kabupaten dan kota kecuali untuk bidang yang dikecualian tadi. Otonomi terbatas berarti adanya ruang yang tersedia bagi pemerintah pusat untuk melakukan operasi di daerah provinsi.

2. penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat local dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah. Kewenangan DPRD dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan kepala daerah harus dipertegas. Pemberdayaan fungsi-fungsi DPRD dalam bidang legislasi, representasi, dan penyalur aspirasi masyarakat harus dilakukan. Untuk itu, optimalisasi hak-hak DPRD perlu diwujudkan.

3. pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur demokarasi demi menjalin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula.

4. peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan.

5. peningkatan efesiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan Negara dan daerah, pembagian pendapatan dari sumber penerimaan yang berkait dengan kekayaan alam, pajak, dan retribusi, serta tata cara dan syarat untuk pinjaman dan obligasi daerah.

6. perwujudan dasentralisasi fisikal dari pemerintah pusat yang bersifat alokasi subsidi berbenruk block gran, pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kepada daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan, serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya pembangunan yang ada.

D. MODEL DESENTRALISASI

Rondinelli membedakan empat bentuk desentralisasi, yaitu (1) deconcentration, (2) delegation to semi-autonomous and parastatal agencies, (3) devolution to local governments, dan (4) nongovernment institutions (Teguh Yuwono, ed, 2001, h. 29-34).

1. DEKONSENTRASI

Dekonsentrasi merupakan pembagian kewenangan dan tanggung jawab administrative antara departemen pusat dengan pejabat pusat dilapangan tanpa adanya penyerahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk menbuat keputuasan.

Rondinelli selanjutnya membedakan dua tipe dekonsentrasi yaitu: field administration (administrasi lapangan) dan local administration (administrasi local).

2. DELEGASI

Delegasi adalah pelimpahan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Hal ini biasanya dilakukan terhadap suatu badan usaha publik yang ditugaskan melaksanakan proyek tertentu, seperti telekomunikasi, listrik, bendungan, dan jalan raya.

3. DEVOLUSI

Devolusi adalah transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan dan manajemen kepada unit otonomi pemerintah daerah. Bentuk devolusi mempunyai lima karateristik: pertama, unit pemerintahan lokal bersifat otonom, mandiri, dan secara tegas terpisah dari tingkat-tingkat pemerintahan. Kedua, unit pemerintahan lokal diakui mempunyai batas-batas wilayah yang jelas dan legal. Ketiga, unit pemerintahan daerah berstatus sebagai badan hokum dan berwenang untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber daya untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Keempat, unit pemerintahan daerah diakui oleh warganya sebagai suatu lembaga yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka. Kelima, terdapat hubungan yang saling menguntungkan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta unit-unit organisasi lainnya dalam suatu sistem pemerintahan.

Menurut Mawhood sebagaimana dikutip oleh Turner dan Hulme ada lima cirri yang melekat pada devolusi yaitu:

  1. Adanya sebuah badan lokal yang secara konstitusional terpisah dari pemerintah pusat dan bertanggung jawab pada pelayanan lokal yang signifikan;
  2. Pemerintah daerah harus memiliki kekayaan sendiri, anggaran dan rekening seiring dengan otoritas untuk meningkatkan pendapatannya;
  3. Harus mengembangkan kompetensi staf;
  4. Anggota Dewan yang terpilih, yang beroperasi pada garis partai, harus menentukan kebijakan dan prosedur internal;
  5. Pejabat pemerintah pusat harus melayani sebagai penasehat dan evaluator luar (external & evaluators) yang tidak memiliki peranan apa pun si dalam otoritas lokal.

4 PRIVATISASI

Privatisasi adalah suatu tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat, tetapi dapat pula merupakan peleburan badan pemerintah menjadi badan usaha swasta.

E. SEJARAH OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Peraturan perundang-undangan pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah UU Nomor 1 tahun 1945. Di dalam undang-undang ini ditetapkan 3 (tiga) jenis daerah otonom, yaitu karesidenan, kabupaten, dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini sangat terbatas. Sehingga dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun belum ada peraturan daerah yang mengatur mengenai penyerahan urusan (desentralisasi) kepada daerah. Undang-undang ini berumur lebih kurang tiga tahun karena diganti dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 berfokus pada pengaturan tentang susunan daerah yang demokratis. Di dalam undang-undang ini ditetapkan 2 (dua) jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa, serta 3 (tiga) tingkatan daerah otonom daerah yaitu propinsi, kabupate/kota besar dan desa/ kota kecil.

Perjalanan sejarah otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan yang menggantikan produk sebelumnya. Periode otonomi daerah Indonesia pasca UU Nomor 22 tahun 1948 diisi dengan munculnya beberapa UU tentang pemerintahan daerah yaitu UU Nomor 1 tahun 1957 (sebagai pengaturan tunggal pertama yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia), UU Nomor 18 tahun 1965 (yang memuat sistem otonomi yang seluas-luasnya), dan UU Nomor 5 tahun 1974.

UU yang disebut terakhir mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas Pemerintah pusat di daerah. Prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi kepada daerah bukan lagi “otonomi yang riil dan seluas-luasnya” tetapi “otonomi yang nyata dan bertanggung jawab”. Undang-undang ini berumur paling panjang yaitu 25 tahun, dan baru diganti dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 setelah tuntutan reformasi dikumandangkan.

F. PRINSIP-PRINSIP OTONOMI DAERAH DALAM UU No. 22 TAHUN 1999

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana terdapat dalam UU No. 22 tahun 1999 adalah (Nur Rifáh Masykur, peny., 2001, h. 21):

  1. Demokrasi, keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah
  2. Otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab
  3. Otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota
  4. Sesuai dengan konstitusi Negara
  5. Kemandirian daerah otonomi
  6. Meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah
  7. Asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi sebagai wilayah administrasi
  8. Asas tugas pembantuan.

G. PEMBAGIAN KEKUASAAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH DALAM UU No. 22 TAHUN 1999

Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dilakukan berdasarkan prinsip Negara kesatuan tetapi dengan semangat federalism. Jenis kekuasaan yang ditangani pusat hamper sama dengan yang ditangani oleh pemerintah di Negara federal, yaitu hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, meneter, dan agama, serta berbagai jenis urusan yang memang lebih efisien ditangani secara sentral oleh pemerintah pusat, seperti kebijakan makro ekonomi, standarisasi nasional, administrasi pemerintahan, badan usaha milik Negara, dan pengembangan sumber daya manusia.

Otonomi daerah yang diserahkan itu bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab. Disebut luas karena kewenangan sisa justru berada pada pemerintahan pusat; disebut nyata karena kewenangan yang diselenggarakan itu menyangkut yang diperlukan, tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah; dan disebut bertanggung jawab karena kewenangan yang diserahkan itu harus diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilann dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah.

Kewenangan propinsi sebagai daerah administratif dalam UU No. 22 tahun 1999:

  1. Kewenangan bersifat lintas Kabupatendan Kota
  2. Kewenangan pemerintahan lainnya, seperti perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro
  3. Kewenangan kelautan
  4. Kewenangan yang tidak atau belun dapat ditangani daerah kabupaten dan kota

Menurut UU baru ini, Bupati dan Walikota sepenuhnya menjadi kepala daerah otonom yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada DPRD dan dapt diberhentikan oleh DPRD pada masa jabatannya tetapi penetapan atau pun pemberhentian kepala daerah secara administratif masih diberikan kepada Presiden.

Terdapat 11 jenis kewenangan wajib yang diserahkan kepada Daerah Otonom kabupaten dan Daerah Otonom Kota, yaitu:

  1. Pertahanan
  2. Pertanian
  3. Pendidikan dan kebudayaan
  4. Tenaga kerja
  5. Kesehatan
  6. Lingkungan hidup
  7. Pekerjaan umum
  8. Perhubuungan
  9. Perdagangan dan industry
  10. Penanaman modal, dan
  11. Koperasi

Penyerahan kesebelas jenis kewenangan ini kepada daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota dilandasi oleh sejumlah pemikiran berikut:

Pertama, makin dekat produsen dan distri butor pelayanan publik dengan masyarakat yang dilayani, semakin tepat sasaran, merata, berkualitas dan terjangkau pelayanan publik tersebut.

Kedua, penyerahan 11 jenis kewenangan itu kepada daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota akan membuka peluang dan kesempatan bagi aktor-aktor politik lokal dan sumber daya manusia yang berkualitas di daerah untuk mengajukan prakarsa, berkreativitas, dan melakukan inovasi karena kewenangan merencanakan, membahas, memutuskan, melaksanakan, mengevaluasi, dan akuntabilitas mengenai 11 jenis kewenangan itu berada pada aktor politik lokal dan sumber daya manusia lokal yang berkualitas.

Ketiga,, karena distribusi sumber daya manusia yang berkualitas tidak merata, dan kebanyakan berada di Jakarta dan kota besar lainnya, maka penyerahan 11 jenis kewenangan ini juga dimaksudkan agar sumber daya manusia yang berkualitas di kota-kota besar diredistribusikan dari Jakarta ke daerah otonom Kabupaten dan Kota.

Keempat, pengangguran dan kemiskinan sudah menjadi masalah nasional yang tidak saja hanya dipikulkan kepada pemerintah pusat semata. Akan tetapi dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut, diharapkan terjadi diseminasi kepedulian dan tanggung jawab untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan masalah tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan awal otonomi daerah.

H. OTONOMI DAERAH DAN DEMOKRATISASI

Keterkaitan otonomi daerah dengan demokratisasi pernah diungkapkan oleh Mohammad Hatta, Proklamator RI, dalam suatu kesempatan,

…Memberikan otonomi daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya auto-aktiviteit. Auto-aktiviteit artinya bertindak sendiri, melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungannya sendiri. Dengan berkembangnya auto-aktiviteit tercapailah apa yang dimaksud dengan demokrasi, yaitu pemerintahan yang dilaksankan oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga dan terutama memperbaiki nasibnya sendiri.

Pentingnya agenda demokratisasi dalam rangka otonomi daerah anatara lain bertolak dari asumsi bahwa cita-cita demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh unsur bangsa tidak semata-mata ditentukan bentuk Negara, melainkan melalui sistem politik yang menjamin berlakunya mekanisme check and balance, distribusi kekuasaan secara sehat dan fair, adanya akuntabilitas pemerintahan, tegaknya supremasi hokum dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta struktur ekonomi yang adil dan berorientasi kerakyatan.

Konsekuensi logis otonomi daerah dengan demokratisasi dalah sebagai berikut:

  1. Otonomi daerah harus dipandang sebagai instrumen desentralisasi dalam rangka mempertahankan keutuhan serta keberagaman bangsa
  2. Otonomi harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah, bukan otonomi pemerintahan daerah (pemda), juga bukan otonomi bagi “daerah”
  3. Otonomi daerah merupakan hak rakyat daerah yang sudah seharusnya inheren di dalam agenda demokrasi atau demokratisasi.
  4. Daerah tidak bisa lagi dilihat sebagai subordinasi dari pusat. Hubungan pusat-daerah harus dipandang bersifat komplementer bagi keduanya, dalam pengertian saling membutuhkan secra timbal balik.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai ‘mandiri’. Sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai ‘berdaya’. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

Visi otonomi daerah itu dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama: politik, ekonomi, serta sosial dan budaya.

Rondinelli membedakan empat bentuk desentralisasi, yaitu (1) deconcentration, (2) delegation to semi-autonomous and parastatal agencies, (3) devolution to local governments, dan (4) nongovernment institutions

B. SARAN

Otonomi daerah sangat perlu diperhatikan saat ini sebab otonomi daerah merupakan tonggak pembangunan daerah yang terpencil, dengan otonomi daerah maka rakyat kecil bisa mendapat apa yang seharusnya mereka dapat dari pemerintah daerah yang ia tempati, jangan hanya pembangunan hanya tertuju kepada daerah yang sudah berkembang, tetapi kepada daerah yang terpencil pun seharusnya diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

Rosyada, Dede dkk Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah. Co., 2003.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: